Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Plupuh Sragen Ajukan Judicial Review PP tentang BUMDes ke Mahkamah Agung

SOLO, AYOSOLO.ID -- Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Plupuh, Kabupaten Sragen mengajukan judicial review Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUMDes ke Mahkamah Agung.

Perkumpulan warga di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen yang mengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) mengajukan judicial review atas PP Nomor 11 Tahun 2021, khususnya Pasal 73.

Perkumpulan Masyarakat Plupuh yang diwakili Boyamin Saiman SH dan Arif Sahudi SH MH selaku kuasa hukum menilai PP Nomor 11 Tahun 2021 pada Pasal 73 dinilai memberangus badan hukum dan kemandirian kelompok pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga: 17 Sanggar Tari Meriahkan Festival Semarak Budaya Indonesia 2022

Boyamin dalam jumpa pers di Kota Solo, Senin 28 November 2022 mengemukakan, perkumpulan DPAM di seluruh Indonesia merupakan lembaga keuangan simpan pinjam perempuan di tingkat kecamatan yang semula dibentuk pemerintah, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimodalo Bank Dunia.

"Namun kenyataannya, tahun 2014, ada program jaring pengaman sosial (JPS) yang mengatasi kemiskinan melalui PNPM Mandiri dibubarkan," terang Boyamin.

Meski dibubarkan, keberadaan Perkumpulan DAPM selaku lembaga ekonomi eks PNPM Mandiri, masih terus menjalankan aktivitas, bahkan pengelolaan usaha simpan pinjam perempuan tersebut justru tumbuh berkembang dengan bertambahnya pendapatan di setiap daerah di Jawa Tengah, kecuali yang berada di luar Jawa.

Baca Juga: Kenapa Upacara Adat Pernikahan Kaesang-Erina Tak Digelar di Pura Mangkunegaran, Ternyata Ini Sebabnya

Perkumpulan DPAM Plupuh, lanjut Boyamin, dapat mengelola aset simpan pinjam sebesar Rp8 miliar, dari hibah modal awal dari pemerintah lewat PNPM Mandiri sebesar Rp2,3 miliar.